Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Memiliki TDP atau NIB

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

Perusahaan wajib membuat Surat Pernyataan 1. Tidak Menuntut Ganti Rugi apabila di kemudian hari terjadi kegagalan kontrak akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap dana untuk pengadaan ini sehingga tidak tersedia dalam DIPA APBN Ditjen Tanaman Pangan Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. 2. Bersedia divisitasi dan klarifikasi tentang ketersediaan barang dan keberadaan alamat perusahaan,usahanya dan kesiapan perusahaan. 3. Bersedia mengganti benih apabila ada kerusakan selama pengangkutan dan daya tumbuhnya tidak sesuai pada label yang tertera. 4. Tidak memperoleh keuntungan dari ongkos kirim, dimana ongkos kirim bersifat at cost dan besaran ongkos kirim maksimal Rp. 450,- kg

Memiliki Surat Dukungan atau Surat Jaminan Ketersediaan Barang sebanyak 80 persen dari jumlah kebutuhan barang dengan dilampiri sertifikat benih dan contoh label dengan masa kadaluwarsa benih minimal Agustus 2020.

Apabila penyedia bukan produsen benih, maka harus memiliki surat dukungan suplai benih kacang tanah dari produsen benih, maksimal 8 lokasi berada di Pulau Jawa

Memiliki pengalaman paling sedikit 1 pekerjaan bidang pengadaan benih kacang tanah sebagai penyedia dalam kurun waktu 2 terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

Barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi teknis dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal Penyedia Barang akan mengadakanmenyalurkan benih dari produsen yang memproduksi benih, maka Penyedia Barang harus memiliki rekomendasi sebagai Pengedar Benih Tanaman Pangan dari UPTD yang melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Benih yang disalurkan antar provinsi, Penyedia wajib melaporkan kepada BPSB Jawa Tengah untuk dilakukan uji fisik benih dan apabila diperlukan dapat dilakukan uji mutu benih di laboratorium, dan biaya menjadi tanggung jawab penyedia.

Persyaratan lain sebagaimana tercantum dalam KAK dan Dokumen Pemilihan